Muhaimin Dorong Revisi 108 UU Untuk Wujudkan Prabowonomics Berbasis Ekonomi Konstitusi

KABAR 24 ■ JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan konsep Prabowonomics perlu diwujudkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dengan merevisi 108 undang-undang yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip ekonomi konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin usai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

Muhaimin menyebut agenda pertama adalah meninjau dan mengubah 108 undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), serta sejumlah regulasi lain yang menurutnya belum mencerminkan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.

Ia juga menekankan pentingnya politik anggaran yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus lebih banyak dialokasikan untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, seperti pembangunan jembatan bagi pelajar di daerah terpencil, rehabilitasi fasilitas pendidikan, dan penguatan kewirausahaan.

Muhaimin menilai reformasi regulasi dan penguatan belanja negara yang berorientasi pada kepentingan publik akan menjadi fondasi pelaksanaan Prabowonomics sekaligus mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat konstitusi. (Jamil)