BREAKING NEWS

Angin Segar! PPPK Paruh Waktu di Sukabumi Bakal Naik Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Kabar24.sbs | SUKABUMI 

Angin segar bagi ribuan tenaga non-ASN dan PPPK di Kab. Sukabumi. Pemerintah Pusat resmi putuskan tingkatkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi, mulai guru, nakes, dosen, Damkar, Satpol PP, hingga tenaga teknis pelaksana.

Kebijakan diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai Rakor bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Peningkatan status lintas sektor ditargetkan mulai berlaku bertahap pada 1 Januari 2027.

Merespons hal itu, Kepala BKPSDM Kab. Sukabumi Ganjar Anugrah benarkan adanya poin penting pengangkatan tersebut.

"Kan kita sudah mendengar tentunya dari Bapak Mensesneg ya, keterkaitan ada lima poin dari Mensesneg itu sendiri. Ada satu poinnya, pertama pengangkatan P3K Paruh waktu ke P3K Penuh Waktu. Ini tentunya bukan hanya di tenaga guru, tetapi masuk ke tenaga kesehatan dan tenaga teknis," ujar Ganjar dikutip dari Instagram BKPSDM Kab. Sukabumi, Jumat sore.

Bergantung Anggaran dan Kinerja Daerah

Ganjar nilai pengumuman pusat kabar gembira, khususnya bagi sekitar 1.200 tenaga non-ASN di Kab. Sukabumi yang sebelumnya sempat hadapi kendala administrasi saat proses seleksi.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu. Mekanisme pengangkatan tetap pertimbangkan ketersediaan anggaran daerah serta hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai.

"Ini merupakan kabar baik untuk kita semua dan ini tentunya sesuai dengan Permenpan 2026. Permenpan 2026 tentang P3K Paruh waktu. Dan kabarnya apakah diangkat semua atau tidak, kalau misalnya berdasarkan Permenpan 9 tahun 2026, itu masih sesuai dengan ketersediaan anggaran dan masih sesuai dengan penilaian kinerja," jelasnya.

"Dan kabar-kabar ini di konferensi pers yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, ini tidak menyinggung keterkaitan status kepegawaiannya yang waktu itu disampaikan. Jadi ini masih sesuai dengan Permenpan 9. Kita terus menunggu. Kita terus menunggu kepastiannya sampai dengan keputusan secara de jure itu dilakukan," tambah Ganjar.

Selamatkan 1.200 Pegawai TMS

BKPSDM rinci, data 1.200 pegawai non-ASN di Kab. Sukabumi yang belum terakomodasi sebelumnya diakibatkan masalah administrasi data serta kendala teknis pada sistem aplikasi.

"Dan di kita ada tenaga non-ASN yang belum berhasil masuk ke P3K Paruh waktu tentunya gara-gara satu: TMS (tidak memenuhi syarat), kemudian dua: mengikuti tes CPNS tetapi tidak terdaftar di aplikasi BKN waktu itu. Jadi ada 1.200. Nah ini mudah-mudahan alhamdulillah terselamatkan dengan statement dari Pak Mensesneg. Jadi tidak usah khawatir Bapak-Ibu semua, insya Allah. Dan masih menunggu program-program berikutnya yang mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Sukabumi pun harus bersikap mendukung teman-teman non-ASN sendiri," tutur Ganjar.

Sesuai instruksi pimpinan daerah, BKPSDM komitmen kawal penuh masa transisi penataan pegawai hingga resmi diketuk pada awal tahun anggaran 2027.


"Kami BKPSDM Kabupaten Sukabumi sesuai arahan, petunjuk, dan bimbingan dari Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Asep Japar. Terus memantau, terus melihat, dan menindaklanjuti, dan memperhatikan teman-teman, baik teman ASN, teman-teman P3K Penuh Waktu, dan P3K Paruh Waktu, dan PNS untuk keseluruhan," pungkasnya.


(Ateu/ellah)